Penguatan Tata Kelola BUMDes Bersama yang Transparan, Partisipatif, dan Berdaya Saing

 

Kegiatan Rapat Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan tema “Penguatan Tata Kelola BUMDes Bersama yang Transparan, Partisipatif, dan Berdaya Saing” telah dilaksanakan pada tanggal 20–22 Mei 2026 bertempat di Hotel Gajah Mada. Kegiatan ini menjadi salah satu forum penting dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama yang profesional dan berkelanjutan.

Rapat fasilitasi ini dihadiri oleh berbagai unsur strategis yang memiliki peran penting dalam pengembangan desa dan kawasan perdesaan. Peserta kegiatan terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi, Dinas PMD Kabupaten, Koordinator Provinsi (Korprov), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi, perwakilan TAPM Kabupaten, pengurus BUMDesa, serta pengawas BUMDesa dari 12 Kabupaten se Propinsi Kalimantan Barat. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama untuk membangun tata kelola kelembagaan ekonomi desa yang lebih baik, transparan, dan mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi saat ini.

Pada hari pertama kegiatan, acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Dinas  Dinas PMD Provinsi yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengembangan kawasan perdesaan. Dalam sambutannya disampaikan bahwa BUMDes Bersama bukan hanya menjadi lembaga usaha semata, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Oleh karena itu, pengelolaan BUMDes Bersama harus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.

Materi yang disampaikan selama kegiatan mencakup berbagai aspek penting terkait tata kelola BUMDes Bersama. Narasumber memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyusunan sistem administrasi yang tertib, pengelolaan keuangan yang transparan, serta penguatan peran pengawas dalam memastikan jalannya usaha sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai strategi pengembangan usaha desa agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya, baik di tingkat lokal maupun regional.

Tema transparansi menjadi salah satu fokus utama dalam rapat fasilitasi ini. Transparansi dianggap sebagai fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui perkembangan usaha, penggunaan anggaran, serta hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha desa. Hal tersebut diyakini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program ekonomi desa.

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya sistem administrasi, hingga kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan usaha desa. Melalui forum ini, peserta bersama-sama mencari solusi dan strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes Bersama agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain transparansi, prinsip partisipatif juga menjadi perhatian penting dalam pembahasan kegiatan. Pengembangan kawasan perdesaan tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Oleh sebab itu, pengurus BUMDes didorong untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan usaha. Partisipasi masyarakat diharapkan mampu menciptakan rasa memiliki terhadap BUMDes sehingga keberlanjutan usaha dapat terus terjaga.

Dalam upaya meningkatkan daya saing, peserta juga diajak memahami pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha desa. Saat ini, perkembangan digital membuka peluang besar bagi BUMDes untuk memperluas pemasaran produk dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan pengelolaan yang baik serta pemanfaatan teknologi yang tepat, BUMDes Bersama diyakini mampu menjadi kekuatan ekonomi baru di kawasan perdesaan.

Kegiatan rapat fasilitasi ini tidak hanya menjadi sarana peningkatan kapasitas peserta, tetapi juga memperkuat koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pembangunan desa. Melalui komunikasi dan kerja sama yang baik, diharapkan berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Di akhir kegiatan, seluruh peserta menyatakan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola BUMDes Bersama agar semakin transparan, partisipatif, dan berdaya saing. Semangat kolaborasi yang terbangun selama kegiatan diharapkan menjadi modal penting dalam mendorong kemajuan kawasan perdesaan di masa mendatang. Dengan pengelolaan yang profesional dan dukungan semua pihak, BUMDes Bersama diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan (SZ).