Partisipatory Rural Appraisal (PRA)

Partisipatory Rural Appraisal (PRA)

Metode Menggali Potensi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Partisipatory Rural Appraisal (PRA) adalah pendekatan dalam pengumpulan data dan analisis di tingkat komunitas, khususnya di daerah pedesaan. PRA menekankan peran aktif masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan membuat keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Pendekatan ini tidak hanya memberikan data bagi perencana atau peneliti, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya dan masalah mereka sendiri.

Sejarah dan Latar Belakang PRA

PRA berkembang pada akhir 1980-an dan awal 1990-an sebagai respons terhadap metode konvensional yang cenderung top-down, di mana perencana atau peneliti menentukan masalah dan solusi tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. PRA menekankan bahwa penduduk lokal memiliki pengetahuan berharga tentang kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi mereka sendiri.

Metode ini pertama kali dikembangkan oleh lembaga seperti Institute of Development Studies (IDS) di Inggris dan digunakan luas di Asia, Afrika, dan Amerika Latin sebagai bagian dari proyek pembangunan pedesaan.

Prinsip-Prinsip PRA

Beberapa prinsip utama PRA antara lain:

1. Partisipasi aktif masyarakat
   Masyarakat bukan objek penelitian, tetapi mitra yang ikut serta dalam semua tahap proses.
2. Penghargaan terhadap pengetahuan lokal
   Penduduk desa memiliki wawasan unik tentang kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan mereka.
3. Pendekatan visual dan interaktif
   Menggunakan peta, diagram, transek, dan model fisik untuk memudahkan analisis masalah.
4. Fleksibel dan adaptif
   Metode dapat disesuaikan dengan kondisi lokal, budaya, dan kebutuhan masyarakat.
5. Fokus pada pembelajaran dan refleksi
   Proses PRA mendorong dialog antara masyarakat dan fasilitator untuk menemukan solusi yang realistis.

Metode dan Teknik PRA

Berbagai teknik digunakan dalam PRA untuk mengumpulkan data dan memfasilitasi partisipasi:

• Pemetaan partisipatif (Participatory Mapping): Masyarakat membuat peta wilayah mereka untuk mengidentifikasi sumber daya, batas wilayah, atau masalah lingkungan.
• Transek (Transect Walk): Fasilitator dan masyarakat berjalan bersama melalui desa untuk mengamati kondisi fisik, sosial, dan ekonomi.
• Diagram Venn: Membantu memahami hubungan antar lembaga atau kelompok dalam masyarakat.
• Timeline dan Sejarah Lokal: Merekam peristiwa penting dan perubahan sosial-ekonomi desa dari perspektif penduduk lokal.
• Ranking dan Scoring: Masyarakat menilai prioritas masalah atau kebutuhan menggunakan sistem peringkat sederhana.
• Focus Group Discussion (FGD): Diskusi kelompok untuk mendalami masalah, kebutuhan, dan solusi yang diusulkan masyarakat.

Manfaat PRA

Metode PRA memiliki berbagai manfaat, baik bagi masyarakat maupun perencana pembangunan:

1. Pemberdayaan masyarakat
   Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi masalah dan merancang solusi.
2. Data yang lebih akurat dan relevan
   Informasi yang dikumpulkan langsung dari masyarakat cenderung lebih valid dibanding data sekunder atau survei formal.
3. Peningkatan kolaborasi
   Memperkuat hubungan antara penduduk lokal, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah (NGO).
4. Solusi yang lebih berkelanjutan
   Karena masyarakat terlibat langsung, solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi lokal dan lebih mudah diterapkan.
5. Pengembangan kapasitas lokal
   Teknik PRA meningkatkan keterampilan analisis, komunikasi, dan perencanaan masyarakat.

Tantangan dalam PRA

Meskipun efektif, PRA juga menghadapi beberapa tantangan:

• Ketergantungan pada fasilitator yang kompeten yaitu Fasilitator harus memahami budaya lokal dan teknik partisipatif.
• Potensi bias sosial: Suara kelompok tertentu bisa mendominasi diskusi, sementara kelompok marginal mungkin kurang terdengar.
• Memerlukan waktu dan sumber daya dan Proses partisipatif sering lebih lama dibanding metode survei konvensional.
• Kesulitan dalam analisis data kompleks Data kualitatif yang diperoleh PRA memerlukan keahlian interpretasi.

Kesimpulan

Partisipatory Rural Appraisal (PRA) adalah metode yang kuat untuk menggabungkan pengetahuan lokal dengan proses pembangunan dan penelitian. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, PRA tidak hanya menghasilkan data yang akurat, tetapi juga memberdayakan komunitas untuk mengelola sumber daya dan menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Pendekatan ini menjadi alat penting dalam pembangunan pedesaan, perencanaan partisipatif, dan penelitian sosial, karena memberikan suara kepada masyarakat dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

 

Temu Bisnis Kemitraan Dalam Menunjang Ketahanan Pangan

 

Temu Bisnis Kemitraan Dalam Menunjang Ketahanan Pangan
Pontianak, 22 - 24 Oktober 2025

Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga dengan tema  " Temu Bisnis kemitraan Dalam menunjang ketahahaan Pangan " pada tanggal 22 - 24 Oktober 2025 bertempat di Hotel Transera Pontianak.

Peserta terdiri dari unsur Dinas PMD Propinsi, Dinas PMD Kabupaten, Kepala Desa, Pengurus Bumdes, Pengurus Bumdesma dan TAPM Propinsi & Kabupaten.

Dalam kegiatan ini yang menjadi Narasumber Utama adalah Kepala Dinas PMD Propinsi Kalbar, Narasumber lain adalah para praktisi pengelola dan pengembang ekonomi.

Rakor Propinsi Kalimantan Barat 22 Oktober 2025

 

Rapat Koordinasi Propinsi TPP Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2025 bertempat di Aula dinas PMD Propinsi Kalimantan Barat.

Rakor dihadiri oleh TAPM Propinsi dan TAPM Kabupaten se Kalimantan Barat.

Materi Rakor terdiri dari :

1. Konsolidasi dan Koordinasi

2. Review dan Evaluasi Pelaporan

3. RKTL Pendampingan

Rakor dimulai jam 8 pagi dan diakhiri pada jam 15 sore

Rakor Pengelolaan Bumdesa Kalimantan Barat Tahun 2025

 

Rakor Pengelolaan Bumdesa Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2025
Pontianak 21 Oktober 2025

Dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintah Desa  dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, pada Tanggal 21 Oktober Tahun 2025 telah dilaksanakan Rakor Pengelolaan Bumdes Kalimantan Barat Tahun 2025 bertempat di Aula Dinas PMD Propinsi Kalimantan Barat.

Peserta Rakor adalah Koordinator Propinsi, TAPM Propinsi, Koordinator Kabupaten dan TAPM  Kabupaten se Kalimantan Barat.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas PMD Propinsi Kalimantan Barat, Bapak Hendra Bachtiar, ST MT sekaligus juga sebagai Narasumber.

Narasumber lain dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Propinsi, Dinas Koperasi dan UKM Propinsi, Inspektorat Propinsi dan Perwakilan BPKP Kalimantan Barat.

Materi terakhir adalah evaluasi kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2025 yang telah berjalan di 12 Kabupaten se Kalimantan Barat yang disampaikan oleh TAPM Propinsi kalbar.

Kegiatan yang dimulai Jam 9 pagi ini diakhiri pada Jam 17 dan ditutup oleh Korprov P3MD Kalimantan Barat.

 

Pada Tanggal 19 Agustus 2024 telah diterbitkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 294 tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

Tujuan :

 1. Memberikan panduan dalam pelaksanaan pendampingan masyarakat desa melalui tenaga pendamping  Profesional. 

 2. Memberikan panduan dalam pengelolaan tenaga pendamping profesional. 

 3. Memberikan panduan mekanisme pendayagunaan tenaga pendamping profesional. 

 4. Memberikan kejelasan mengenai rincian tugas, fungsi, dan pengaturan tata kerja tenaga pendamping profesional.

Kepmendesa 294 Tahun 2025

 

Berikut terlampir tutorial pembuatan Blog , disampaikan oleh Bidang Informasi dan Media TPP Pusat pada tanggal 9 September 2025 melalui pertemuan Daring, silakan kilik tautan berikut :

Tutorial Blog

 

Kapuas Hulu

Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Putussibau yang dapat ditempuh lewat transportasi sungai Kapuas sejauh 846 km, lewat jalan darat sejauh 814 km dan lewat udara ditempuh dengan pesawat berbadan kecil dari Pontianak melalui Bandar Udara Pangsuma. Memiliki luas wilayah 29.842,03 km² (20% luas Kalimantan Barat) dan berpenduduk 253.740 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022.

Kabupaten Kapuas Hulu secara astronomi terletak antara 0,50° Lintang Utara sampai 1,40° Lintang Selatan dan antara 111,40° Bujur Timur sampai 114,10° Bujur Timur. Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah Barat ke Timur, dengan jarak tempuh terpanjang ±240 km dan melebar dari Utara ke Selatan ±126,70 km. Kabupaten Kapuas Hulu pun merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Kalimantan Barat. Jarak tempuh dari ibu kota provinsi Pontianak adalah ±657 Km melalui jalan darat, ±842 Km melalui jalur aliran sungai kapuas dan ± 1,10 jam penerbangan udara. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah sebesar 29.842 km²

Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 kecamatan, 4 kelurahan, dan 278 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 237.599 jiwa dengan luas wilayah 29.842,00 km² dan sebaran penduduk 8 jiwa/km²

       Sebagian besar penduduk kabupaten Kapuas Hulu berasal dari suku bangsa Dayak dan Melayu. Suku Dayak sendiri terdiri dari beberapa sub suku, yakni Dayak Iban, Dayak Kayan Mendalam, Dayak Embaloh, Dayak Taman, dan Dayak Kantuk. Selain itu, suku pendatang lain seperti Jawa, Bugis, Sunda, Batak, Tionghoa dan beberapa suku lain juga ada di Kapuas Hulu. Pengaruh budaya Dayak dan Melayu sangat kuat di Kapuas Hulu, sehingga tradisi-tradisi suku tersebut memengaruhi adat istiadat Kapuas Hulu.

       Kebudayaan Melayu yang terdapat di Kapuas Hulu seperti tarian Jepin, Syair, Pantun, Qasidah dan juga Hadrah, yang sering diadakan pada upacara adat dan pesta perkawinan. Sementara untuk suku Dayak, budaya yang ada di Kapuas Hulu yakni budaya Ngajat dan Sandauari dan Gawai Kenalang dari Dayak Iban, kemudian budaya Baranangis dan Nyonjoan dari Dayak Embaloh. Ada juga budaya Bejande, Betimang dan Bedudu dari Dayak Kantuk, kemudian budaya Mandung dari Dayak Taman, dan Dange’ dari Dayak Kayan Mendalam Oleh karena wilayahnya yang dilalui garis khatulistiwa, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu beriklim hutan hujan tropis (Af) dengan pengaruh ekuatorial yang kuat yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Suhu udara di wilayah ini cenderung konstan antara 23°–34 °C di wilayah dataran rendah dan kurang dari 25 °C di wilayah dataran tinggi. Wilayah ini memiliki tingkat kelembapan relatif yang juga tinggi antara 70%–90%.

       Penduduk kabupaten Kapuas Hulu memiliki beragam agama dan kepercayaan, dengan mayoritas menganut agama Islam. Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk Kapuas Hulu yang menganut agama Islam sebanyak 59,50%. Kemudian penduduk yang menganut agama Kekristenan dengan jumlah signifikan yakni 40,22% dengan mayoritas Katolik sebanyak 32,04%, dan selebihnya Protestan sebanyak 8,18%. Sebagian lagi menganut agama Buddha sebanyak 0,12%, kemudian Konghucu sebanyak 0,10%, dan Hindu serta kepercayaan sebanyak 0,05%.^[2] Untuk sarana rumah ibadah masing-masing agama, terdapat 245 masjid, 311 musala, 294 gereja Katolik, dan 210 gereja Protestan.

Hasil hutan di wilayah Kesatuan Pemangku Hutan Putussibau dan Semitau jadi andalan utama roda perekonomian Kapuas Hulu. Hasilnya berupa kayu bulat yang terbagi dalam tiga kelompok, meranti, rimba campuran dan kayu indah.

Di sektor perikanan, Kapuas Hulu tergolong habitat puluhan jenis ikan hias, seperti arwana dan ulanguli. Habitat ikan ini hanya ada di dalam Danau Sentarum. Di kawasan lain seperti kawasan hulu sungai Kapuas, Embaloh, Mendalam dan Sibau dengan hasil seperti ikan jelawat, semah, toman, tengadak, belida, lais, entokan dan baung.

Transportasi utama menuju dan dari Kabupaten Kapuas Hulu yakni melalui darat dan udara. Transportasi udara, kabupaten Kapuas Hulu memiliki sebuah lapangan terbang atau bandara yang terletak di kelurahan Kedamin Hulu, kecamatan Putussibau Selatan, yakni Bandara Pangsuma. Bandara ini menjadi pintu masuk utama ke Kapuas Hulu. Bandara Pangsuma memiliki Panjang Landasan/Arah/PCN: 1.004 x 23 m / 10-28 / 5 FCZU, dan termasuk bandara Kelas IV dengan kemampuan daya tampung untuk pesawat jenis DHC-6. Luas terminal Domestik bandar ini sekitar 240 m².

 

Tenaga Pendamping Profesional P3MD Kemendesa PDT Kabupaten Kapuas Hulu Kalbar

 

Tenaga Pendamping Profesional P3MD Kemendesa PDT

Kami mendampingi 278 Desa di 23 Kecamatan